Walau Jokowi giat Berantas Pungli, Tapi maraknya Bangunan Tanpa IMB Terus Berdiri Kokoh.

Jakarata, AngkatanMerdeka.Com- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) alias Pungutan Liar (Pungli) tetap masih dipungsikn oleh para oknum, baik dari  pelaku bisnis maupun Aparatur Sipil Negara (ASN), karena antara pengusaha dan ASN saling berkaitan. Pengusaha butuh izin sementara ASN yang berwenang mengeluarkan izin, karena administrasi sipemohon izin tidak memenuhi persyaratan untuk diterbitkan izin, maka terjadilah satu kemufakatan terjadinya KKN.

Walau Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu di Pelabuhan Tanjung Priok,” Geram,karena ada masukan bahwa sopir contener di jadikan sarang pungli, Lalu kemudian Presiden langsung memerintahkan Kapolri, supaya di tindak lanjuti  keluhan para sopir konteiner tersebut. Langsung dari jajaran Polda, Polres sampai jajaran Polsek turun untuk menangkap semua preman yang melakukan pungli di wilayah Tanjung Priok.

Ternyata pungli atau KKN bukan hanya marak terjadi dijalanan, namun pungli ini juga ditengarai banyak dilakukan oleh oknum aparat. Yang menyolok adalah maraknya bangunan tanpa IMB, bangunan yang tidak sesuai izin dan bangunan bermasalah lainnya namun terus berjalan. Masalah ini banyak terjadi di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, berarti yang bertanggung jawab adalah Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CITATA) atas bangunan-bangunan bermasalah itu.

Contohnya, adanya bangunan yang tidak memiliki izin  berdiri dengan kokoh di wilayah Swasembada Barat II Rt 04/09 dan Swasembada Timur III RT 13/10, Kelurahan Kebon Bawang, menurut keterangan yang dihimpun dari berbagai fihak, bangunan rumah tersebut akan dikomersilkan kemudian di pasarkan pada konsumen.

Ada apa bangunan di Swasembada Barat ll, pembangunannya bisa selesai dan telah berdiri kokoh, walau bangunan tersebut sudah terpasang papan segel. Sementara di Swasembada Timur lll banguanan tanpa IMB dan pembangunannya terus berjalan, sampai saat ini belum dipasang segel, pada hal bangunan ini Jelas-jelas melanggar perda 7 tahun 2010 tentang Bangunan. Sementara bangunan tanpa IMB tersebut terus brjalan, menurut informasi yang diterima media ini, bangunan inipun belanjut untuk di pasarkan pada kosumen.

Sementara Andri selaku kasektor Citata kecamatan Tanjung priok ketika di komfirmasikan masalah bangunan tanpa IMB itu, seolah-olah menghindar dan tidak mau berkomentar.

Sebenarnya mental oknum beginilah yang tidak sesuai lagi di era repormasi dan keterbukaan ini. Fihak Walikota dan  Inspektorat yang berkompeten menindak lanjuti tentang adanya aparat bawahannya yang di duga melakukan pungli. ( Jhon )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *