Sejumlah Ormas dan Anggota DPR RI Lintas Fraksi Ingin Sampaikan Aspirasi Soal Gibran

10/11/2026 Dharman Haedar 0 Komentar

JAKARTA, AngkatanMerdeka.com–

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku hingga kini belum membahas secara resmi wacana penggunaan hak angket maupun pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia menjelaskan, sejumlah organisasi masyarakat dan anggota DPR lintas fraksi memang ingin menyampaikan aspirasi terkait posisi Gibran melalui mekanisme yang berlaku di parlemen.

“Untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” ucap Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Ia menyebut, DPR belum menggelar rapat pimpinan (rapim) maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang biasanya melibatkan fraksi-fraksi untuk membahas aspirasi tersebut.

“Nah, tetapi memang karena DPR pada saat ini belum bersidang, dan kami juga belum mengadakan rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah yang biasanya melibatkan fraksi-fraksi,” kata Dasco.

DPR masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung (MA) sebelum menentukan langkah yang akan diambil.

“Dan juga, kami sampai dengan saat ini masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung,” ujarnya menambahkan.

Dasco mengatakan, DPR belum dapat menyampaikan langkah lebih lanjut terkait dinamika tersebut. Ia meminta publik menunggu hingga masa sidang kembali dibuka.

“Nah, oleh karena itu kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang. Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” jelas Dasco.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, pembahasan mengenai aspirasi terkait Gibran sejauh ini masih berlangsung secara informal di antara anggota DPR lintas fraksi.

Menurut dia, para anggota DPR yang ingin menyampaikan aspirasi tersebut nantinya akan meminta pembahasan secara resmi melalui forum dan mekanisme yang berlaku di parlemen.

“Karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi. Demikian,” tutupnya. (Red)

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan