Pengurus RW 17 Sunter Agung Abaikan Pergub, Ambil Keputusan Sendiri Merubah RTH
JAKARTA, AngkatanMerdeka.com–
Ruangan Terbuka Hijau (RTH) memberikan banyak manfaat penting bagi kesehatan, kenyamanan, dan kehidupan sosial warga perkotaan. Selain itu, RTH juga berfungsi untuk menyerap polusi dan dapat menghasilkan oksigen. Ketika ruang terbuka itu dirubah fungsi, bahkan ditutup awning (atap penutup) maka hilang sudah fungsi RTH yang sengaja dihadirkan Pemerintah Daerah untuk warga khususnya lingkungan RW 17, dan pada umumnya warga Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Hal ini menuai sorotan tajam dari warga RW 17, karena Pengurus RW 17 diduga telah melanggar Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam proses pengambilan keputusan pembangunan di atas fasilitas publik tersebut.
Sorotan dan kritik tajampun muncul dari tokoh masyarakat setempat, menyayangkan sikap pengurus RW yang mengubah fungsi dan membangun fasilitas lain di area RTH tersebut, tanpa ada musyawarah, bertindak secara sepihak menngesampikan asas musyawarah dan transparansi bersama warga.
Menurut warga, jika pengurus RW punya niat baik memajukan lingkungan melalui penyediaan sarana olahraga, seharusnya Ketua RW mengundang seluruh elemen masyarakat dalam forum resmi agar warga dilibatkan untuk memberi masukan serta aspirasi secara konstruktif.
”Seyogianya Ketua RW mengundang warga jika memang ada niat baik untuk wilayahnya terkait pemasangan awning lapangan badminton ini, supaya warga bisa memberikan masukan dalam hal pembangunan kepada Ketua RW,” ujar Acin yang didampingi Yanto saat memberikan keterangan kepada awak media.
Hal ini memicu pertanyaan mendasar di tengah masyarakat. Warga mempertanyakan alasan pengurus RW yang sama sekali tidak melibatkan warga, khususnya warga yang bermukim paling dekat dengan lokasi RTH dalam proses musyawarah.
Sikap tertutup pengurus RW ini memantik reaksi keras dari lingkungan setempat. Sebagai bentuk penolakan resmi, warga yang bermukim di sekitar RTH berinisiatif membuat surat pernyataan penolakan bersama atas proyek pemasangan awning tersebut.
Langkah tegas warga ini pun langsung berdampak pada jalannya proyek di lapangan. Surat penolakan tersebut telah diteruskan ke instansi teknis terkait di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara.
”Surat pernyataan yang dibuat warga merupakan bukti nyata bahwa masyarakat yang tinggal berdekatan langsung dengan lapangan tidak pernah diajak musyawarah. Surat tersebut sudah kami serahkan ke Kasudin Pertamanan Jakarta Utara. Selanjutnya, Kasudin Pertamanan t berkirim surat ke Kasudin Citata (Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan) agar pekerjaan pemasangan awning dihentikan sementara,” jelas Acin.
Padahal, merujuk pada Bab IV Pasal 36 dan Pasal 37 Pergub DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022, setiap penyusunan program kerja RW maupun pemanfaatan sarana lingkungan wajib disepakati melalui forum Musyawarah RW. Proses ini harus mengedepankan asas mufakat dan keterbukaan, terutama bagi warga yang terdampak langsung secara geografis.
Langkah pengurus RW 17 yang disinyalir mengabaikan suara warga terdekat serta menabrak peruntukan RTH ini dinilai tidak hanya berpotensi memicu konflik internal antarwarga, tetapi juga mencederai norma tata kelola lingkungan yang diatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Menanggapi polemik yang kian memanas, warga dan tokoh masyarakat berharap pihak Kelurahan Sunter Agung serta Kecamatan Tanjung Priok segera turun tangan memfasilitasi mediasi transparan, guna memastikan seluruh penggunaan lahan dan pembangunan berjalan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. (Team Investasi)- red AKMER