Musdes LPJ  Desa Wakan 2021 di Soroti Warga, Ini Jawaban Ketua BPD..!!!

SULUT, AngkatanMerdeka.com-

Pemerintah Desa Wakan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan, melaksanakan rapat Musyawara Desa (Musdes) yang dipimpin langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bertempat di Balai Pertemuan Umum (BPU) Sabtu, (14/05/2022).

Hadir dalam kegiatan Musdes tersebut, Ketua BPD Desa Wakan Freddy Rembet, Hukum Tua Lexi Jack Rembet, Pendamping Kecamatan dan Pendamping Lokal, Tokoh Gereja bersama Prangkat Desa dan Anggota BPD.

Pada pelaksanaan Musyawara Desa kali adalah menyangkut laporan pertanggung jawaban Pemerintah Desa dalam hal ini Hukum Tua Desa Wakan Lexi Jack Rembet mengenai realisasi anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun anggaran 2021.

Diketahui, setelah selesainya Musdes Laporan Pertanggung jawaban (LPJ), dilanjutkan dengan penetapan penggunaan pengembalian kelebihan anggaran dari Hukum Tua Lexi Jack Rembet, sebesar Rp. 109.100.000,-(Seratus Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah) yang merupakan kelebian anggaran atau di sebut TGR.

Namun pada pelaksanaan Musyawara Desa Wakan kali ini mendapat sorotan dari Warga setempat, Warga yang berinisial ML alias Maxi ketika bersua dengan Media ini mengatakan, Musyawara Desa yang di lakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di nilainya cacat hukum.

” Kenapa saya katakan Musdes yang dilaksanakan Oleh Pemerintah Desa cacat hukum, karena setau kami dalam kegiatan tersebut, harus di ikut sertakan para Tokoh Masyarakat bahkan jika perlu seluruh Masyarakat yang ada, namun yang menjadi pertanyaan kami kenapa Musdes tidak di hadirkan Tokoh Masyarakat, padahal itu sudah menjadi satu syarat atau aturan yang berlaku, dan hal ini menimbulkan kecurigaan kami terhadap BPD dalam hal ini Ketua BPD, ada apa sebenarnya.” Ujar Maxi.

Ketua BPD Desa Wakan, Freddy Rembet ketika di konfirmasi oleh Media ini, adanya sorotan dari Warga mengenai kegiatan Musdes mengatakan, memang benar adanya BPD tidak mengundang Tokoh Masyarakat lainnya pada pelaksanaan Musyawarah Desa kali ini, dikarenakan ada yang di undang pada kegiatan Musdes pada waktu yang lalu namun  tidak mau hadir, sehingga kami menggunakan sistem undangan perutusan saja, yaitu yang di hadirkan adalah tokoh gereja.” Ucap Ketua BPD.

Ditambahkan Ketua BPD Freddy Rembet, bahwa pelaksanaan Musyawara Desa mengenai Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Hukum Tua sudah mendesak karena di ketahui sudah empat bulan lamanya tertunda padahal ini adalah syarat dan ketentuan dari Pemerintah Daerah untuk pencairan dana.

“Syukur Musdes ini berjalan dengan baik dan telah melahirkan kesepakatan berasama Pemerintah Desa dan BPD.
Oleh karena itu kami mengharapkan hasil Musdes Pemerintah Desa akan membawah kepada Pemerintah Kabupaten agar secepatnya mendapatkan persetujuan pencairan demi kelancaran pembangunan di  Desa Wakan,11 mengingat sudah empat bulan lamanya tertunda pembangunan di Desa kita.” Ucapnya.

Pada kesempatan yang sama Hukum Tua Desa Wakan Lexi Jack Rembet mengharapkan akan adanya dukungan dari seluruh lapisan Masyarakat untuk menunjang program Pemerintah Desa, termasuk di bidang Pembangunan, dengan satu harapan Desa kita akan lebih maju.

” Perlu juga di ketahui oleh Masyarakat bahwa pada pelaksanaan Musyawara Desa telah melahirkan satu kesepakatan bersama mengenai penetapan pemanfaatan pengembalian kelebihan anggaran yang berjumlah Rp. 109.100.000,- (Seratus Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah) yang sesuai kesepakatan di peruntukan untuk Pembuatan Talud di lokasi sekolah PAUD dan saluran air dan sebagian juga untuk penambahan anggaran Makan Mimum (Mami) juga Siskwedes.” Ungkap Hukum Tua Rembet.  (SK)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *