Gubernur DKI Jakarta, Minta PTM Disetop, Kemendikbud Hanya Setujui Pengurangan Kapasitas

Jakarta, AngkatanMerdeka.com –

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengajukan permintaan kepada pemerintah pusat untuk bisa menghentikan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Anies meminta PTM dengan100 persen siswa yang saat ini tengah berlangsung di ibu kota diganti dengan metode pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama satu bulan kedepan. 

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi lalu mengeluarkan kebijakan baru yang membolehkan daerah dengan PPKM Level 2 -termasuk Jakarta- mengurangi jumlah siswa yang mengikuti PTM menjadi 50 persen.

Permintaan Anies ke Luhut Anies Baswedan mengatakan, permintaan penghentian PTM 100 persen selama sebulan tersebut sudah disampaikan pada Rabu (2/2/2022) siang.                          Ia menyampaikan permintaan itu langsung kepada Menteri Koordinator Maritim dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan.

“Tadi siang saya berkomunikasi dengan Pak Luhut Pandjaitan sebagai ketua Satgas Covid-19 Jawa-Bali, menyampaikan usulan agar untuk Jakarta PTM atau pembelajaran tatap muka ditiadakan selama satu bulan ke depan,” ucap Anies, kemarin.

Anies beralasan tidak bisa langsung menghentikan PTM sepihak. Sebab, saat ini DKI Jakarta masih terikat dengan PPKM level 2 yang mengharuskan PTM 100 persen tetap terselenggara. Ketentuan seperti itu sudah diatur dalam Surat Keputusan Bersama 4 Menteri terkait penyelenggaraan PTM.

“Berbeda ketika dulu kita menggunakan PSBB (pembatasan sosial berskala besar), pada saat PSBB, keputusan PTM diatur melalui kewenangan gubernur,” kata Anies.

Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, mengatakan bahwa permintaan Anies tersebut tengah dipertimbangkan bersama empat kementrian yang menyusun keputusan soal pemberlakuan PTM 100 persen. Empat kementerian itu yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Kementerian Agama. “Masih didiskusikan dengan empat kementerian yang bikin SKB PTM. Opsi-opsinya sedang dipertimbangkan,” kata Jodi saat dihubungi, Rabu (2/2/2022). (Red) Kom.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *