SAATNYA MAFIA TANAH DIPENJARAKAN

Kalau saja seorang Wartawan, LSM, maupun Pengawas Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) Sulawesi Utara, membongkar suatu kasus penyerobotan tanah serta pemalsuan sertifikat, kemudian terzolimi ataupun dikriminalisasi, bagaimana dengan masyarakat biasa,,,??

Sementara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, media sosial adalah salah satu sarana informasi dalam hal pemberantasan korupsi, apakah itu bertentangan dengan Undang-undang UU ITE,,,??

Apabila Wartawan, LSM dan Pengawas Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia LPK-RI Sulawesi Utara, tidak lagi difungsikan sebagai kontrol sosial sesuai tufoksi yg dipayungi UU yg berlaku di NKRI tercinta ini. Lebih ironis lagi penggiat kontrol sosial ini disolimi dan dikriminalisasi. Pertanyaannya, siapa lagi yang akan menjadi control sosial di daerah,,,??

Yang mengambil keuntungan terhadap kondisi itu, para Mafia Tanah semakin  menggurita dan penegak hukum terkesan menutup mata seakan tidak pernah terjadi kasus perampasan hak tanah milik warga masyarakat. Kemana lagi mereka akan mengadu ketika tanah mereka diserobot dan sertifikat dipalsukan tanpa sepengetahuan pemilik tanah dan ahli warisnya,,,??

Andaikan,,, keluarga kalian punya tanah bersertifikat induk dan ingin melakukan pemecahan atau  pemisahan lahan, kemudian semua para AHLI WARIS menghadap di  kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) untuk mengurus dan mengajukan pemisahan lahan, lalu kemudian diatas lahan tanah  kalian ajukan itu sudah ada sertifikat atas nama orang lain,,,,,, LANGKAH apa yang akan kalian tempuh,,,?? Apakah memilih diam,,,?? Ataukah pergi melaporkan peristiwa itu ke kepolisian,,,??

Mohon pencerahan dan kritik membangun…
Berkometarlah dengan Arif dan bijaksana…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *