BPN PADANG PARIAMAN TARGET 1300 SERTIFIKAT TANAH dan 5000 PETA BIDANG MELALUI PTSL DI TENGAH ANCAMAN COVID 19

Kepala Kantor BPN Kabupaten Padang Pariaman, Gatot Teja Pratama,

PARIK MALINTANG, Angkatan-Merdeka.com-  Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, menarget 1300 sertifikat dan membukukan 5000 peta bidang tanah  tahun ini, melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), meski di tengah  ancaman pandemik Corona Virus (Covid) 19 di wilayah ini.

“Kami berupaya memberikan pelayanan terbaik, agar masyarakat menyadari pentingnya secara administratif, kepemilikan hak atas tanah dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat, ” ujar Kepala Kantor BPN Kabupaten Padang Pariaman, Gatot Teja Pratama, melalui sambungan telpon, pekan ini.

Menurut Gatot, kesungguhan untuk membuktikan target tahun ini, telah terealisasi sekitar 343 sertifikat dan membukukan 1.724 peta bidang. Harapan mencapai target tersebut, menjadi keyakinan, kerena dukungan teknologi yang memungkinkan saat ini. “Kami tinggal mendorong partisipasi masyarakat, tentu saja melalui sosialisasi dan dukungan pemerintah daerah. Sosialisasi dilakukan sampai ketingkat nagari dan korong,”ujarnya.

Pada awal tahun ini,  animo masyarakat demikian antusias mengurus sertifikat, lanjutnya. “Tercatat sekitar 60% masyarakat berlomba lomba mengurus sertifikatnya. Ada semacam kesadaran masyarakat untuk memenuhi pentingnya sertifikat atas tanahnya,”paparnya.

Namun, sejak bergulir pandemik Covid 19, lanjut Gatot, antusias itu cukup berukurang jauh yang diharapkan.”Bila di presentasikan, berada di bawah 20% bahkan kurang. Kita harapkan dan berdoa, segera berlalu pandemik ini, dan normal kembali kegiatan masyarakat,” tambahnya.

Padang Pariaman merupakan kabupaten dengan luas  1.328.79 KM2, wilayah terkecil di Sumatera Barat, atau setara dengan 3,15% dari luas daratan di provinsi ini.  Memiliki garis pantai sepanjang 60,50 KM2 yang mempesona.Jumlah penduduknya pada sensus 2010 mencapai 391.057 jiwa, dimana populasi kepadatan 294, 29 jiwa/KM2.

Menurut Gatot, program PTSL tahun ini di konsentrasikan di nagari, yakni: Pakandangan, Toboh Ketek, Kecamatan Enam Lingkung, Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, dan Nagari Sungai Asam, serta Kecamatan 2X11 Enam Lingkung.”Dalam setiap sosialisasi, berusaha kami jelaskan prosedur mengurus sertifikat tanah, tidak sulit dan melelahkan,”ujar Gatot.

Sepanjang persyaratan surat terpenuhi, artinya prosedurnya telah lengkap, hanya 120 hari dari setelah pengukuran dan sidang panitia, sertifikat sudah terbit, lanjutnya.

Menurut Gatot, bila ada kesan masyarakat dipermainkan oknum, laporkan ke saya. “Sebenarnya yang membuat lama dan berbelit-belit urusan, ketika pengukuran, para pihak terkait yang punya kewajiban di batas sepadan tak berada di tempat. Atau, tetangganya banyak yang tinggal dirantau, sehingga aspek legalitas tanda tangan memakan waktu,” katanya.

Pihak BPN meyakinkan masyarakat, persoalan administrasi yang menjadi penghalang, dan lambannya proses terbitnya sertifikat tanah, sebetulnya menyangkut kordinasi dengan pihak-pihak. “Masyarakat hanya tahu, berurusan dengan BPN susah. Padahal tidak sama sekali. Masyarakat sendiri yang membuat urusan itu jadi panjang dan lama.”

“Cobalah, ketika pengukuran semua pihak, baik yang pemohon maupun pihak batas sepadan ada, dan menyatakan sikap yang tegas dengan bukti identitas jelas serta menanda tangani, urusannya jadi cepat diselesaikan,”ucapnya.

Menurut Gatot, kendala lainnya pada kelancaran sertifikasi ini, para niniak mamak kepala waris yang tidak semua memberikan dukungan terhadap pentingnya sertifikat tanah. “Inilah yang paling menyulitkan. Seban, niniak mamak di Padang Pariaman memiliki otoritas yang tinggi dalam menentukan hitam putih pusaka rendah dan pusaka tinggi, serta tanah Ulayat,”tutur Gatot pernah  bertugas di BPN Jakarta Utara.

Demikian juga, ketika  melakukan sosialisasi PTSL, pihaknya dihadapkan kendala ketidak setuju’  tokoh masyarakat, lanjut Gatot. “Ada walinagari yang menolak. Padahal program ini memberikan ruang gerak dan legalitas tanah secara mudah dan murah, menandai pemerintah hadir ditengah-tengah masyarakat. Tetapi bagi pemangku kepentingan, seperti walinagari masih saja salah tafsir,” jelasnya. (M.Tavip Mohune)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *