Kunker Dewan Provinsi Jawa Barat H.M Jaenudin S.Ag MH Fraksi PDI-P di Desa Cibunarjaya
SUKABUMI,AngkatanMerdeka.com—
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan V (Kota/kabupaten Sukabumi), Muhammad Jaenudin, S.Ag., M.H., melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Desa Cibunar, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, Jumat (19/12/2025).
Muhammad Jaenudin sebagai DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus menjabat selaku Sekretaris Komisi V menegaskan bahwa kegiatan pengawasan merupakan bagian dari fungsi DPRD untuk memastikan roda pemerintahan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pengawasan ini penting agar masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang maksimal, serta memastikan anggaran dan kebijakan yang dijalankan benar-benar berdampak bagi kemajuan daerah,” ujar Jaenudin.
Ia berharap, melalui pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan, pembangunan di Kota dan Kabupaten Sukabumi dapat berjalan lebih merata dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, turut disampaikan pemaparan bertajuk “Kesejahteraan Berkelanjutan Jawa Barat Berbasis Keadilan Wilayah, Alam, dan Tata Kelola” oleh Budi. Ia menekankan bahwa upaya mewujudkan kesejahteraan berkelanjutan di Jawa Barat harus bertumpu pada keadilan antarwilayah, pelestarian lingkungan, serta tata kelola pemerintahan yang berintegritas.
Menurutnya, meskipun capaian pembangunan Jawa Barat secara makro relatif stabil, kesenjangan pembangunan antara wilayah utara yang lebih industrial dengan wilayah selatan, termasuk Kabupaten Sukabumi, masih menjadi persoalan mendasar.
“Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten terluas di Jawa Barat, sekitar 11 persen dari luas wilayah provinsi. Posisi ini menjadikannya wilayah yang sangat strategis, namun sekaligus rentan secara sosial, ekonomi, dan ekologis,” jelas Budi.
Ia mengungkapkan, Sukabumi memiliki fungsi vital sebagai kawasan penyangga lingkungan, karena berada di sekitar kawasan Gunung Gede, Pangrango, dan Salak, serta memiliki wilayah pesisir dan laut. Namun demikian, tingkat kemiskinan masih terkonsentrasi di wilayah perdesaan, pegunungan, dan pesisir, dengan struktur ketenagakerjaan yang didominasi sektor primer dan informal.
Keterbatasan infrastruktur, akses layanan dasar akibat kondisi geografis, serta belum tersedianya perguruan tinggi negeri di wilayah tersebut dinilai turut menghambat mobilitas sosial generasi muda di Kabupaten Sukabumi.
Selain itu, Sukabumi juga tergolong wilayah rawan bencana, mulai dari banjir, longsor, gempa bumi, hingga bencana hidrometeorologi. Oleh karena itu, upaya mitigasi bencana dan perlindungan lingkungan perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.
“Menjaga kawasan pegunungan dan pesisir Sukabumi berarti menjaga ketahanan ekologi dan sosial Jawa Barat secara keseluruhan,” tegasnya.
Sebagai langkah strategis, Budi mengusulkan pendirian Universitas Negeri Tematik Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence/AI) di Kabupaten Sukabumi, yang berfokus pada teknologi digital terapan untuk bidang lingkungan, kebencanaan, dan pelayanan publik.
Selain itu, diusulkan pula pendirian SMK Kehutanan Boarding School Gratis melalui kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Kementerian Kehutanan, guna mencetak tenaga teknis konservasi sekaligus membuka akses pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Penguatan sektor pendidikan harus berjalan seiring dengan perbaikan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, transparan, dan partisipatif,” pungkasnya.
Melalui pendekatan pemerataan kesejahteraan, ekonomi hijau, mitigasi bencana, serta penguatan kualitas sumber daya manusia, Kabupaten Sukabumi diharapkan semakin berperan sebagai wilayah strategis penopang kesejahteraan dan keberlanjutan di Jawa Barat. (Ade)