FyFzYqCeKzZoYmEbIfZnVeZgKaCbWsTtYjYnWvBzMhBvMtReHiGrOwGfNeGnIjRdXbAoRfOkIgYfSqTlQrCuXuPdKsFeWzWuFzIeCpFwGqCjCvBhIoNbXjSrMaTvPdTkOqSsUxBeQjBmNwTtExQaNhBlItMaZuBjXjZgXqEsEpAiBcJnBvZjWmJcVqDyOoExXtMkLl

Team Penasehat Hukum IPTU AM Mantan Kasat Reskrim KepulauanSelayar Layangkan Surat Pengaduan Ke Badan Pengawas Mahkamah Agung RI.

 

Makassar, AngkatanMerdeka  Putusan Pengadilan Negeri Selayar yang menolak permohonan pra peradilan mantan Kasat Reskrim Polres Selayar Iptu AM yang diajukan oleh kuasanya Ida Hamidah, Armyn Alwi, Risvan Dahsyam dan Masran Amiruddin selaku Pemohon dan KAPOLRES KEPULAUAN SELAYAR selaku Termohon, berbuntut panjang.
Hakim tunggal yang memeriksa dan memutus permohonan pra peradilan tersebut, dilaporkan oleh tim penasihat hukum Iptu AM ke Bawas M A, RI tentang dugaan pelanggaran Kode Etik.

Putusan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor : 01/Pid.Pra/2020/PN. Selayar, tanggal 12 Oktober 2020 yang dibacakan oleh Hakim Tunggal Farrij Odie Wibowo SH, yang isi putusannya menolak permohonan pra peradilan Pemohon untuk seluruhnya dan membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar nihil.

Menurut tim penasihat hukum Iptu AM, sangat kontroversial dan menyimpang hukum acara, antara lain karena kuasa hukum Kapolres Selayar selaku Termohon, tampil di persidangan tidak disertai dengan Surat Kuasa Khusus melainkan hanya dengan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kapolres Selayar AKBP Temmanganro Mahmud.

Selain itu, hakim tunggal yang memeriksa permohonan pra peradilan Iptu AM, menurut Masran Amiruddin, “kurang memahami hukum beracara yg benar sehingga klien kami dirugikan. Seharusnya kuasa hukum Termohon (Kapolres Selayar) yang tampil dipersidangan bukan menggunakan Surat Perintah Tugas, akan tetapi Surat Kuasa Khusus.

“Kami sudah mengajukan keberatan kepada hakim, tetapi hakim tidak memperhatikan keberatan kami. Inilah salah satu ketidak cermatan hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, akibatnya putusannya tidak memenuhi rasa keadilan dan cenderung merugikan pencari keadilan,” kata salah satu penasehat hukum Pemohon.

Terkait dengan pengaduan yang diajukan oleh tim penasihat hukum Iptu AM ke Bawas Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI), Masran Amiruddin mengatakan bahwa “surat pengaduan tersebut, kami telah kirim ke Bawas MA, RI, melalui aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI, pada hari Senin tgl 19 Oktober 2020, nomor VSEF6202010191S, perihal pelanggaran Kode Etik,” urai Masran.

Lanjut dikatakan,” Insya Allah dalam waktu dekat Bawas Mahkamah Agung akan menindaklanjuti laporan pengaduan kami tersebut, dalam bentuk pemeriksaan terhadap hakim Farrij Odi Wibowo SH, dan tentunya kamipun akan dipanggil oleh Bawas MA untuk memberikan keterangan. Kami sudah mempersiapkan semuanya, termasuk fakta-fakta yang kami temukan dalam menangani kasus tersebut,” jelas Nasran.

Ketika ditanya tentang tujuan pengaduan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, Masran mengatakan,” tidak lain hanya untuk mencari keadilan dan kebenaran, mudah-mudahan hasil pemeriksaan Bawas, bisa mengungkap hal-hal yang terjadi sesungguhnya”, ungkap Masran Amiruddin.   (Tim Akmer).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *