FyFzYqCeKzZoYmEbIfZnVeZgKaCbWsTtYjYnWvBzMhBvMtReHiGrOwGfNeGnIjRdXbAoRfOkIgYfSqTlQrCuXuPdKsFeWzWuFzIeCpFwGqCjCvBhIoNbXjSrMaTvPdTkOqSsUxBeQjBmNwTtExQaNhBlItMaZuBjXjZgXqEsEpAiBcJnBvZjWmJcVqDyOoExXtMkLl

Mohammad Juhfa, “Diam-Diam” Mengangkat Cilincing Raih PBB Tertinggi Se DKI 

 

                                                                                  Mohammad Juhfa bersama isteri Yuliana SE.

Jakarta, Angkatan-merdeka.com– Siapa sangka sosok yang tidak banyak bicara ini, Mohammad Juhfa, Pejabat Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusinya Daerah (UPPRD) Cilincing, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, “diam-diam” mengangkat Cilincing, untuk dua tahun terakhir kejenjang berprestasi, dalam soal pajak dan retribusinya.

Sosok pendiam, khas Tau Bone, Sulawesi Selatan itu,  memang menolak untuk mengkomunikasikan, pencapaian Cilincing sebagai salah satu kecamatan di DKI Jakarta, yang mana pada tahun 2018 memperoleh penilaian sebagai wilayah yang memberikan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertinggi se DKI Jakarta. Dan tahun lalu, 2019 kembali mengukir prestasi tertinggi untuk semua jenis pajak.

Dibandingkan wilayah lain di Jakarta, Kecamatan Cilincing yang berada di pesisir Utara Jakarta, secara administratif terdiri 7 kelurahan, yakni; Cilincing, Marunda Kalibaru, , Rorotan , Semper Barat, Semper Timur dan Sukapura.  Sedangkan jumlah penduduk sekitar 237,484 jiwa dgn 55,069 Kepala Keluarga., di mana masyarakat yang heterogen, tingkat hidup menengah ke bawah.

Secara keseluruhan luas areal nya 3.970 ha, meliputi, 1.297 ha perumahan, industri 1016 ha, kantor dan pergudangan 191 ha, dan masih tercatat ada areal pertanian 1016 ha. Yang paling menonjol menggerakan roda kegiatan masyarakat,   di distrik ini terdapat kawasan pengelolaan industri strategis, yakni; pelabuhan nusantara dan Kawasan Berikat Nusantara (KBN), juga sejumlah depo penampung peti kemas.

Sosok birokrat ini setiap awal tahun sibuk dituntut masyarakat, umum berpenghasilan menengah ke  bawah dan pemilik bidang tanah Nilai Jual Pajak Obyek  (NJOP) di bawah Rp 1 miliar, selalu meminta segera  Surat Pemberitahuan Pajak Pajak Terhutang PBB berjalan, yang nota bene nihil.

Sebaliknya, bagi mereka pemilik lahan yang terkena pajak, suka berkerut dahi.                          Dihadapkan pada kondisi suka dan sukar ini, sering kali mendapat tantangan pelayanan. Ia mengedepankan adat ketimuran, itu merupakan kinerja untuk mewanti-wanti pembantunya.. Maklum, sekitar 30% di wilayah ini dihuni   asal Sulawesi yang berjiwa “keras dan tegas,”meski yang datang pada predikat terutang nol, atau nihil,

Demikian juga dalam perlakuan untuk pembayar terutang berbayar, berbagai jurus penyampaian dilaksanakan. “Wuih, pusing kepala Ku mi. Ini tugas harus dituntaskan, yah tetap sabar dan profesional Ki”, ujarnya tanpa mau menyebut yang “bandel” untuk penunggak pajak.  Pribadi kelahiran Riau, Sumatera ini, menurut sahabatnya tokoh pemuda Bugis, Oji Sudirman, bahwa Juhfa itu dulunya, sekitar tahun 1987 adalah pegawai Departemen Dalam Negeri, lalu dipindahkan ke Departemen Keuangan di Direktorat Jenderal Pajak. Sekitar tahun 1992, Ia diminta Pemda DKI mengisi pegawai di Dinas Pajak, dan seterusnya.

Suami dari Yuliana yang berlatar sarjana ekonomi  dan master di bidang pendidikan ini tahun 2015 di angkat menjadi kepala UPPRD Koja yang diemban sekitar enam bulan, dipindahkan di posisi kerja sekarang ini.  “”Mungkin di sini banyak orang Bugis Makasar, maka dia dipindah ke sini. Setahu saya beliau menguasai sistem informasi dan banyak mengenal wilayah Utara secara baik. Yang paling pentin, ia mengenal secara baik pemilik tanah d Utara ini”, ujar Oji.                M. Juhfa, hobbinya bola kaki, ungkap Oji.Bakat hobbya itu menurun pada si bungsu anak ketiganya.  (M. Tavp Mohune)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *